Pusat belanja Thamrin City di Jakarta didaulat menjadi Pusat Batik Nusantara mulai pekan ini. Pusat batik ini berkonsep memperte-mukan pembeli dengan perajin dari UKM agar rantai distribusi menjadi pendek dan harga kompetitif.
Meski demikian, ekonom ECONIT, Hendri Saparini, justru menyangsikan keefektifan program ini dalam menghadapi ACFTA. "Konsumsi produk dalam negeri itu tidak bisa dipaksakan. Secara normal kan enggak mungkin pemerintah bilang belilah produk dalam negeri walau barangnya kecut, walau mahal, walau jelek. Pembelinya mikir-mikir dulu," ungkap Hendri, di sela-sela diskusi ekonomi, di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/2/2010). Untuk menghadapi ACFTA, menurutnya, perlu penguatan produk dalam negeri.
Hendri menilai, pemerintah kurang siap dalam menghadapi ACFTA. Pasalnya, sejauh ini Indonesia belum memiliki industrial policy dan strategy. "Padahal, semua negara mensyaratkan strategi industri sebelum memulai liberalisasi," kata Hendri.
Dia menjelaskan, Indonesia memiliki berbagai kelemahan saat meratifikasi ACFTA ini. Di antaranya, kebijakan industri dan perdagangan yang masih terpisah sehingga mengakibatkan kebijakan ekonomi yang tidak jelas.
Di samping itu, hingga kini juga tidak ada aturan perundangan yang mewajibkan pemerintah meminta persetujuan DPR saat akan meratifikasi kesepakatan dagang internasional yang penting. Padahal, di Amerika Serikat pemerintah harus meminta persetujuan Kongres saat akan membuat kesepakatan North American Free Trade Agreement (NAFTA). (ANI)
