JAKARTA--MI: Indonesia dan Belanda dalam pertemuan ke-20 Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi Indonesia-Belanda di Jakarta sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara.

Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan Agreed Minutes yang dilakukan oleh perwakilan delegasi Indonesia Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dan Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Ekonomi Belanda, Roderick Van Schreven di Jakarta, Kamis (4/3).

Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu, dan Menteri Perekonomian Belanda, Maria Van Der Hoeveng selaku ketua pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Belanda.

"Kedua negara berharap dapat meningkatkan nilai perdagangan bilateral pasca krisis global. Beberapa langkah telah disiapkan untuk mensukseskan komitmen ini," kata Menteri Perdagangan Mari Pangestu.

Dia menjelaskan kedua negara sepakat untuk meluncurkan publikasi bersama mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan selama ini guna memperoleh informasi lengkap mengenai peluang dan tantangan berbisnis di Indonesia dan Belanda.

Dari sisi Indonesia, katanya, pemerintah berencana menawarkan produk Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM) melalui program Satu Desa Satu Produk. Melalui kerja sama ini, diharapkan para pengusaha kecil Indonesia dapat memasarkan produk unggulan ke pasar internasional termasuk Belanda.

Dalam pertemuan Komisi Bersama tahun ini, delegasi Indonesia juga berkesempatan menjelaskan kemudahan berinvestasi bagi investor asing dengan menyediakan daftar terkini negatif investasi dan fasilitas pelayanan satu atap yang terintegrasi.

"Indonesia adalah pasar yang besar dan potensial bagi pemasaran produk dan penanaman investasi Belanda. Kami berharap tidak hanya pengusaha Belanda saja yang semakin banyak berinvestasi di Indonesia tetapi juga sebaliknya," kata Menteri Perekonomian Belanda, Maria Van Der Hoeven.

Pertemuan Komisi Bersama Indonesia-Belanda adalah kegiatan dua tahunan yang merupakan implementasi dari perjanjian ekonomi bilateral dua negara sejak 1968. Pertemuan sebelumnya berlangsung di Den Haag, 14 November 2007. (Ant/OL-03)
http://www.mediaindonesia.com

Selasa, 02/03/2010 16:36:58 WIBOleh: Sepudin Zuhri

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah akan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat terutama meminta agar negara tersebut tidak mempersulit produk pertanian asal Indonesia yang diekspor ke negara tersebut.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan di sektor perdagangan ada beberapa permasalahan perdagangan dengan AS yang akan segera diselesaikan seperti ekspor udang ke negara tersebut yang menghadapi masalah transshipment, diskon biji kakao yang terlalu besar dan perdagangan biofuels.

“Jadi, beberapa interest [kepentingan] AS dalam konteks perdagangan akan segera diselesaikan,” ujarnya seusai acara Indonesia-US Partnership Agriculture Innovation and Investment, hari ini.

Harga kakao saat ini didiskon US$500 per ton di pasar New York yang sebelumnya hanya US$100 per ton yang disebabkan dominasi pedagang asing yang semakin kuat. Diskon sebesar US$500 per ton tersebut menyebabkan harga kakao di petani turun sebesar US$500 per ton.

"Itu menyebabkan industri pengolahan kakao di dalam negeri semakin terdesak, sehingga akhirnya menekan harga kepada petani. Termasuk masalah ekspor udang ke AS, seperti tuduhan Indonesia melakukan praktik dumping," ujarnya.

Adapun, persoalan biofuel, lanjutnya, mengacu pada protocol krisis yang harus berkelanjutan (sustainability). Untuk produksi minyak kelapa sawit, kata dia, harus sesuai dengan pedoman keberlanjutan (roundtable sustainability palm oil/RSPO), tetapi akan diganti dengan Indonesia sustainability palm oil (ISPO).

Rencana kedatangan Presiden AS Barrack Obama ke Indonesia, kata dia, akan menjadi kesempatan kedua negara untuk memperat kerja sama di bidang pertanian baik pemasaran maupun produksi melalui investasi di dalam negeri.(msb)
http://web.bisnis.com

Sabtu, 6 Maret 2010 - 15:04 wib

JAKARTA - Lima tahun ke depan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan penguatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas, peningkatan fasilitas ekspor, serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor.

“Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan ekspor impor guna memperlancar arus barang,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Ardiansyah Parman saat konferensi pers tentang rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (5/3/2010).

Guna meningkatkan pertumbuhan ekspor nonmigas, Kemendag melakukan diversifikasi produk nonmigas dan diversifikasi pasar ekspor. Penajamannya, menurut Ardiansyah, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) eksportir, pelayanan informasi ekspor, lembaga pemasaran, kualitas pameran dan promosi, serta pencitraan Indonesia di mata dunia internasional.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor yaitu melalui meningkatkan peran atase perdagangan (ITPC) Indonesia di luar negeri. Hal ini ditindaklanjuti dengan aksi penandatanganan Pakta Integritas antara Kemendag dengan ITPC saat penutupan rapat kerja Kemendag Jumat malam (5/3/2010).

“Kami berharap dengan penandatanganan Pakta Integritas ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor dan juga kinerja masing-masing atase,” ungkap Ardiansyah.

Selain itu, menurut Ardiansyah, Kemendag juga terus berupaya mengembangkan sistem layanan elektronik online INATRADE yang terintegrasi dalam rangka memperkuat perdagangan luar negeri guna mempercepat customs clearance dan cargo release.

Pengembangan sistem perizinan ekspor impor (e-licensing) tersebut, lanjut Ardiansyah, terintegrasi ke National Single Window (NSW) dalam arsitektur ASEAN Single Window yang menyerasikan kecepatan flow of document (arus dokumen) dan flow of goods (arus barang).

“Tujuannya agar tercipta efisiensi perdagangan Indonesia di tingkat nasional dan regional,” ujarnya.
(css)

http://economy.okezone.com

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menargetkan nilai ekspor dari sisi non minyak dan gas pada 2010 bisa menyamai nilai ekspor non migas pada 2008 yang mencapai US$ 107,8 miliar. Optimisme tersebut didasari pencapaian nilai ekspor pada Januari 2010.

Nilai ekspor nonmigas Indonesia pada tahun ini meningkat 47,61 persen dari nilai ekspor pada Januari 2009. Pada Januari 2009, nilai ekspor nonmigas Indonesia sebesar US$ 6,2 miliar. Sedangkan pada Januari 2010, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 9,2 miliar

Menurut Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pertumbuhan ekspor 2010 ditarget mencapai 7 hingga 8,5 persen. "Jika target itu tercapai, maka nilai ekspor 2010 bisa mencapai sedikit di bawah nilai ekspor pada 2008," kata Mari Elka di Jakarta, Kamis (4/3).

Namun, melihat nilai ekspor pada Januari, kelihatannya nilai ekspor 2010 bisa dicapai lebih tinggi bahkan menyamai kinerja 2008. Meski demikian, pemulihan kinerja ekspor sudah terjadi sejak akhir 2009. "Kita terus meningkatkan daya saing dan membuka pasar untuk produk ekspor unggulan daerah," ujar Mari Elka.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menambahkan, nilai ekspor pada Januari 2010 merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah. "Sepanjang sejarah, nilai ekspor pada Januari tidak pernah mencapai US$ 11,5 miliar. Begitu juga nilai ekspor non migas yang tak pernah di atas US$ 9 miliar," katanya.

Melihat dari pencapaian nilai ekspor pada Januari 2010 menunjukkan Indonesia termasuk bisa memulihkan ekspor pada krisis global. Awal pemulihan kinerja ekspor terutama karena peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Cina, India, Korea, Malaysia, dan negara-negara ASEAN.

Porsi pangsa pasar negara-negara ASEAN bagi Indonesia semakin meningkat. Sebelumnya hanya 30 persen, sekarang, persentasenya sudah lebih dari 50 persen. Peningkatan ekspor ke negara ASEAN lebih dikarenakan barang ekspor Indonesia memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut.

EKA UTAMI APRILIA
http://www.tempointeraktif.com

TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memberikan fasilitas ekspor kepada kelompok usaha kecil, dan menengah eksportir. "Sebanyak 14 UKM dari Solo menerima fasilitas pembiayaan dari LPEI," kata Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, dalam konferensi pers rapat kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (4/3).

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menambahkan, 14 UKM yang diberi fasilitasi pembiayaan bergerak di bidang furnitur. "Fasilitas pembiayaan ini merupakan upaya Indonesia meningkatkan ekspor ke pasar tradisional, dan untuk mendukung peningkatan diversifikasi pasar," tutur dia.

Menurut Mahendra, fasilitasi ini diberikan karena melihat sejumlah eksportir yang mulai membuka pasar ke Timur Tengah sejak beberapa tahun lalu. "Maka, perlu diberi bantuan pembiayaan," katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor, I Made Gde Erata mengatakan, telah menyediakan sejumlah fadilitasi pembiayaan untuk penetrasi ekspor ke negara-negara non tradisional. "Untuk penetrasi ke Timur Tengah dan Afrika bagian Utara, kami siapkan dana antara US$ 50 juta hingga US$ 100 juta," ujarnya.

Menurut pengurus Asosiasi Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Solo, Wisnu Broto, mengatakan penetrasi pengusaha furnitur ke Timur Tengah sudah dilakukan sejak masa krisis global. Asmindo melihat prospek yang baik untuk pasar furnitur di Timur Tengah.

Saat ini sudah ada satu perusahaan yang akan membangun 20 ribu unit resor yang satu unitnya senilai US$ 150 ribu. Namun, pengusaha takut memulai bisnis di pasar yang baru karena berisiko tinggi untuk gagal bayar. "Dengan adanya fasilitasi pembiayaan dari LPEI ini, maka risiko gagal bayar bisa teratasi," ujar Wisnu.

EKA UTAMI APRILIA
http://www.tempointeraktif.com

http://www.kontan.co.id

JAKARTA -- Indonesia akan mempertahankan ekspor minyak sawit (CPO) ke Eropa.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menjelaskan, volume ekspor minyak sawit (CPO) dan turunannya ke Eropa pada Januari 2010 mencapai 323 ribu ton, masing-masing minyak sawit 230 ribu ton dan turunannya 93 ribu ton. Jumlah ekspor minyak sawit ke Eropa itu sekitar 23 persen dari total ekspor CPO dan turunannya pada Januari, yang mencapai 1,41 juta ton.

Melihat angka-angka tersebut, menurut Fadhil, ekspor CPO Indonesia ke Eropa masih bisa dipertahankan. “Bagaimanapun negara-negara Eropa tetap membutuhkan minyak sawit, baik sebagai kebutuhan untuk makanan maupun bahan baku energi,” katanya kepada Tempo, Minggu lalu.

Seperti diketahui, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa terus turun sejak tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Gapki, pada 2006 volume ekspor komoditas itu ke Eropa masih 1.900 ton, namun pada 2007 turun menjadi 1.800 ton dan pada 2008 turun lagi menjadi 1.500 ton.

Salah satu penyebab penurunan ekspor ini ke Eropa karena adanya kampanye hitam kelapa sawit. Sejumlah perusahaan kelapa sawit Indonesia termasuk dalam anggota Roundtable Sustainable on Palm Oil. Forum tersebut terdiri atas kalangan produsen sawit, lembaga swadaya masyarakat, serta konsumen.

Produsen minyak sawit kerap dituding sebagai penyebab kerusakan lingkungan--pemanfaatan lahan gambut menyebabkan efek rumah kaca.

Untuk menangani isu tersebut, pengusaha sawit Indonesia telah menandatangani kesepakatan dengan pengusaha sawit Malaysia. Fadhil menjelaskan, para pengusaha kedua negara sepakat membentuk panitia untuk menangani isu di sektor industri ini.

Menurut Fadhil, panitia akan mengkaji dan meneliti lebih teknis mengenai isu di industri minyak sawit, seperti isu efek rumah kaca, lahan gambut, dan restriksi pengembangan areal kelapa sawit.

“Kerja sama ini diharapkan memberi hasil yang optimal bagi produsen terbesar kelapa sawit dunia, Indonesia dan Malaysia,” kata Fadhil kemarin.EKA UTAMI APRILIA
http://www.korantempo.com

Selasa, 09/03/2010 08:44:57 WIB
Oleh: Linda T. Silitonga

JAKARTA (Bisnis.com):Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan Jimmy Bella mengatakan kekuatan kapasitas ekspor beras dari Indonesia akan ditentukan dari hasil yang diperoleh saat panen puncak pada Mei-Juni, sekaligus meyakini ekspor tidak akan mendongkrak harga komoditas itu di dalam negeri.

Menurut Jimmy, jika proyeksi produksi beras pada tahun ini bisa melebihi 2009, diperkirakan kekuatan ekspor beras dari Indonesia ke negara lain pada 2010 bisa melebihi tahun lalu yang mencapai 100.000 ton.

“Ekspor beras tidak akan membuat harga beras di dalam negeri bergejolak, karena yang diekspor adalah beras premium. Harga beras di dalam negeri juga tidak akan terimbas dengan fluktuasi [harga komoditas] dunia,” kata Jimmy hari ini.

Sejalan dengan mulai panennya di sejumlah wilayah penghasil beras sejak beberapa minggu terakhir ini, menyebabkan harga komoditas tersebut, terutama untuk beras kualitas medium cenderung menurun. Kini harga beras kualitas medium ada yang mencapai Rp 6.300 per kilogram.

Meski meyakini harga beras akan terkendali di dalam negeri, otoritas tertingi bidang perdagangan tersebut akan terus memonitornya.

Ketika ditanyakan negara mana saja yang telah berminat membeli beras dari Indonesia, dia mengatakan informasinya bisa ditanyakan kepada Bulog. Seperti diketahui iklim yang terlalu ekstrim tahun ini, menyebabkan sejumlah negera membutuhkan pasokan beras dari negara lain.

“Kekuatan [ekspor Indonesia] bisa dilihat saat puncak panen yang terjadi pada Mei-Juni,” kata Jimmy. (mrp) http://web.bisnis.com

TEMPO Interaktif, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini berpeluang meningkat ke level di atas 5 persen dari proyeksi awal Bank Indonesia sebesar 4,8 persen.

Hartadi mengatakan, membaiknya perdagangan internasional terutama ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini. Hal serupa diperkirakan juga akan mendorong beberapa negara lain untuk meningkatkan proyeksinya.

“Penyebab hal itu terutama dari faktor eksternal, meski demikian dari (faktor) internal juga akan disumbang oleh belanja pemerintah,” katanya usai rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Jakarta, Senin (8/3).

Hartadi mengingatkan, proyeksi tersebut merupakan perhitungan yang ia lakukan sendiri, bukan dari Bank Indonesia. Khusus untuk perhitungan bank sentral, saat ini satu tim masih sedang menghitung. “Tapi saya kira juga akan naik (proyeksinya), tapi berapa (besarnya) saya belum tahu,” ujar dia.

Meski pertumbuhan meningkat, inflasi diperkirakan tak banyak terkena dampak. Beberapa faktor menunjukkan inflasi triwulan pertama 2010 cukup rendah seperti yang dilaporkan Badan Pusat Statistik mengenai inflasi Januari dan Februari. Meski begitu, potensi terhadap tekanan inflasi sepanjang tahun ini masih ada. “Tapi kami akan mengendalikannya di level 5 plus-minus 1 persen,” kata Hartadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, enggan mengomentari rencana perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, hingga saat ini Badan Kebijakan Fiskal belum menghitung realisasi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama. “Karena kami menghitung itu menggunakan realisasi dua bulanan. Baru Rabu (10/3) akan kami hitung, termasuk rencana perubahan defisit anggaran perubahan nanti,” katanya.

Menurut Anggito, sampai saat ini pemerintah masih berpatokan pada asumsi pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,5 persen. Adapun untuk kuartal pertama, asumsinya masih akan tumbuh 5 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah mengubah beberapa asumsi makro perekonomian. Inflasi yang semula diasumsikan hanya 5 persen naik menjadi 5,7-6 persen. Nilai tukar rupiah yang semula dipatok Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp 9.500 per dolar Amerika.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Prize (ICP) naik dari US$ 65 per barel menjadi US$ 77 per barel. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulanan berubah dari 6,5 persen menjadi 7 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi tak berubah sebesar 5,5 persen.

Perubahan juga akan dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010. Defisit anggaran yang semula hanya 1,6 persen dari produk domestik bruto berubah menjadi 2,1 persen dari produk domestik bruto menyusul rencana tambahan belanja negara, terutama terhadap belanja subsidi yang naik Rp 44 triliun.

AGOENG WIJAYA http://www.tempointeraktif.com

COPYRIGHT © 2010 http://www.antara.co.id/berita

TEMPO Interaktif, Jakarta - Nilai ekspor peralatan olah raga tahun lalu menurun sekitar 9,33 persen dibandingkan ekspor pada 2008. Meski secara umum ekspor peralatan olah raga menurun, namun nilai ekspor untuk beberapa negara tujuan ekspor meningkat.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, nilai total ekspor peralatan olah raga pada 2008 mencapai US$ 1,384 miliar. Sedangkan pada 2009, nilai ekspor hanya US$ 1,255 miliar.

"Ekspor peralatan olah raga pada 2009 menurun sesuai dengan pola penurunan permintaan umum ekspor Indonesia," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan, Muchtar, di Jakarta, Senin (8/3).

Tapi, ekspor ke beberapa data justru meningkat. Data Kementerian menunjukkan nilai ekspor ke Afrika Selatan tumbuh paling besar dari 20 negara tujuan ekspor utama untuk ekspor peralatan olah raga. Pertumbuhan ekspor ke Afrika Selatan mencapai 19,69 persen.

Ekspor peralatan olah raga ke Afria Selatan pada 2008 mencapai US$ 13,591 juta, sedangkan pada 2009, ekspor peralatan mencapai US$ 16,267 juta. "Kami harap ekspor peralatan olah raga bisa pulih kembali pada 2010 dengan adanya event piala dunia," ujar Muchtar.

EKA UTAMI APRILIA http://www.tempointeraktif.com

Pipa penyaluran gas (AP Photo)

VIVAnews - Kementerian Perindustrian mendesak agar ekspor gas ke Singapura dan negara lainnya seperti Jepang dan Korea dihentikan.

Hal itu bisa dilakukan terkait rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang akan memangkas 20 persen pasokan gas ke industri per 1 April 2010.

"Kami prihatin apabila pasokan gas terhadap industri keramik, makanan minuman, baja, dan kertas dikurangi 20 persen," kata Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa 9 Maret 2010.

Dengan pemangkasan pasokan gas tersebut, menurut dia, industri pengguna gas akan kehilangan daya saing dan terancam gulung tikar.

"Kalau perlu korbankan ekspor ke Singapura, untuk eksistensi industri dalam negeri," ujarnya.

Meski terkesan berani, Benny menilai pemerintah harus segera menentukan sikap untuk membela industri dalam negeri. Menurut dia, tidak ada pilihan selain menghentikan atau minimal mengurangi ekspor gas.

"Dalam hal ini butuh keputusan berani dari menteri ESDM," ujar Benny.

Bahkan, dia berujar, pemerintah tidak perlu takut mendapatkan sanksi internasional karena membatalkan kontrak ekspor gas secara sepihak.

"Daripada industri kita kolaps, daya saing turun, dan banyak PHK, lebih baik kena sanksi," ujarnya.

Benny menyayangkan kebijakan energi yang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan negara lain ketimbang domestik.

Premier Oil Natuna BV meneken kontrak ekspor gas ke Singapura dengan Sembawang Corporation melalui pipa milik ConocoPhilip. Kontrak ekspor gas tersebut disepakati dengan harga US$ 10-11 per mmbtu selama 18 tahun.

arinto.wibowo@vivanews.com http://bisnis.vivanews.com

(geniusbeauty.com)

VIVAnews - Harga minyak atsiri ekspor mengalami peningkatan hingga 100 persen dalam waktu setahun. Minyak atsiri di Indonesia dikenal dengan bibit minyak wangu

Ketua Asosiasi Eksportir Minyak Atsiri Toga Raja Manurung mengaku, harga minyak atsiri unggulan ekspor menginjak tahun ini berlipat dua kali dibandingkan tahun lalu.

"Kenaikan harga karena tahun ini cuaca sering buruk sehingga produksi tidak maksimal. Akibatnya produksi yang menurun membuat harga tinggi," kata Manurung di Jakarta, 9 Maret 2010.

Dia merinci, harga minyak nilam naik menjadi US$ 40 per kilogram dari semula US$ 20 per kilogram, harga minyak pala naik dari US$ 26-39 menjadi US$ 60 per kilogram, sementara minyak serai naik menjadi US$ 10 dari semula yang hanya US$ 4 - 4,5 per kilogram.

Meski harga naik, Manurung meyakini ekspor minyak atsiri tahun ini tidak akan turun atau stabil seperti tahun lalu.

Tahun 2009, Indonesia mengekspor sebanyak 2.500 ton minyak atsiri senilai US$ 100 juta. Ekspor ditujukan ke negara Uni Eropa (Perancis dan Jerman) dan Amerika Serikat, dengan prosentase yang berimbang.

"Ekspor terbanyak minyak nilam karena Indonesia telah memenuhi 90 persen kebutuhan dunia," ujarnya.

Meski demikian, dia mengkhawatirkan, penurunan ekspor nilam dapat terjadi karena di beberapa negara seperti Uganda telah ditanam tumbuhan nilam. "Seharusnya pemerintah segera patenkan tumbuhan ini, karena ini tanaman asli Indonesia," katanya.

Sementara minyak pala telah memenuhi sebanyak 75 persen kebutuhan dunia, sisanya 25 persen dari Belanda. Dan minyak cengkeh telah memenuhi 50 persen kebutuhan dunia, sisanya dari Zanzibar dan Madagaskar.

"Kita punya sumber atsiri di dunia tapi penelitian kurang sehingga selalu mengejar yang gampang dengan mengekspor minyak mentah, padahal kalau mau membuat turunannya kita bisa dapatkan US$ 1 miliar," ujar Manurung.

Bahkan, kata dia, jika eksplorasi minyak atsiri bisa dimaksimalkan, ekspor bisa ditingkatkan menjadi US$ 500 juta.

hadi.suprapto@vivanews.com http://bisnis.vivanews.com

TEMPO Interaktif, Jakarta - Adanya aturan impor Uni Eropa mengenai identifikasi nomor pendaftaran bisa menjadi peluang ekspor bagi Indonesia. Aturan itu mengatur agar setiap produk yang masuk pasar Eropa harus disertai keterangan kandungan bahan kimia.

Data Raped Alert System for Non-food Consumer Products (RAPEX) pada 2009, menyebutkan 88 produk Cina yang ditolak di Eropa karena tidak memenuhi aturan Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH). Produk Cina yang ditolak antara lain mainan anak, produk tekstil dan peralatan dapur.

Menurut Adri Yudha Wibawa, Product Development Industry Support Services Strategic Business Unit, Surveyor Indonesia, setiap pekan ekspor barang dari Cina yang mengandung bahan kimia tertolak.

"Kalau produk Cina dikeluarkan dari Eropa, maka ada potensi pasar yang besar di Eropa, sehingga bisa diisi dengan produk Indonesia," kata Adri dalam Seminar Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (9/3).

Namun, kata Adri, Indonesia sendiri masih kesulitan mengikuti aturan REACH. Berdasarkan data RAPEX, masih ada enam jenis produk Indonesia yang ditolak karena tidak memenuhi aturan REACH. Produk Indonesia yang ditolak oleh Eropa di antaranya adalah produk tekstil.

Salah satu kekurangan produk Indonesia karena kurangnya infrastruktur laboratorium uji kandungan bahan kimia yang bersertifikat. "Alangkah bagusnya bila Indonesia bisa memiliki laboratorium bersertifikat Good Laboratory Practice," ujar dia.

EKA UTAMI APRILIA http://www.tempointeraktif.com

Selasa, 09/03/2010 14:29:15 WIBOleh: Achmad Aris & Dewi Astuti

JAKARTA (bisnis.com): Kondisi kemiskinan penduduk Indonesia khususnya yang berada di daerah tertinggal tidak banyak berubah dibandingkan dengan 5 tahun lalu, meski secara statistik pemerintah mengklaim adanya penurunan tingkat kemiskinan dalam 5 tahun terakhir.
"Data bisa dibuat tapi kondisi [masyarakat miskin] tidak bergeser dari lima tahun lalu," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida dalam acara diskusi bertajuk Pengentasan Kemiskinan Daerah Tertinggal Indonesia, hari ini.

Dia menjelaskan pendekatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hanya dalam bentuk kebijakan karikatif (memberi) seperti program BLT, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan dalam jangka panjang.

"Kebijakan karikatif hanya bersifat menolong sementara dan tidak memberdayakan masyarakat miskin," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah cenderung menggunakan kebijakan pengentasan kemiskinan secara general tanpa melihat perbedaan karakteristik masyarakat miskin di masing-masing daerah.

"Jangan coba seragamkan program-program pengentasan kemiskinan berdasarkan perspektif dari atas karena karakter antardaerah itu berbeda-beda," ujarnya.

Menurutnya, kondisi kemiskinan di daerah tertinggal terjadi akibat tidak adanya akses infrastruktur ekonomi guna meningkatkan tingkat ekonomi mereka. "Kemiskinanannya bukan budaya seperti yang terjadi di daerah kota, tapi terpaksa harus miskin karena tidak adanya akses untuk maju," tambahnya.

Untuk itu dia mendesak pemerintah pusat mengubah pola kebijakan pengentasan kemiskinan dengan mendasarkan pada program-program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan karakteristik daerah.(er)http://web.bisnis.com

Tuesday, 09 March 2010 JAKARTA(SI) – Pemerintah menargetkan pada 2014 sebanyak 50 kabupaten akan terentas dari ketertinggalan secara ekonomi.Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal.

“Target kita paling minim 50 kabupaten tertinggal akan terentas dari ketertinggalannya. Itu akan kita lakukan dengan bekerja sama dengan kementerian/lembaga,” kata Sekretaris Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) Luky Kora di Jakarta kemarin. Kabupaten yang akan diprioritaskan untuk terentas dari ketertinggalan termasuk daerah-daerah yang hanya membutuhkan sedikit dorongan seperti di daerah Sumatera dan Jawa. “Kalau daerah di Jawa dan Sumatera diberi dorongan sedikit saja, mereka sudah terentas dari ketertinggalan.Itu bedanya dengan daerah tertinggal yang terletak di Indonesia Timur, harus lebih diperhatikan,”katanya.

Dia mengatakan, untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah akan menggunakan dana dari APBN sebesar Rp927 miliar yang akan digunakan sebagai stimulus. “Karena pengentasan ketertinggalan itu sangat signifikan ada di kementerian/lembaga, kita melakukan berbagai upaya untuk bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mencapai target itu,”tambahnya. Dalam jangka waktu 2,5 tahun dari sekarang Luky mengharapkan sudah mulai terlihat kabupaten yang bisa terentas dari ketertinggalan. “Yang akan kita lakukan misalnya membangun infrastruktur. Kalau tidak, bagaimana investor mau masuk dan menanamkan modalnya di daerah tertinggal Indonesia jika infrastrukturnya tidak ada sama sekali,”kata dia.

Pemerintah, dia mengatakan, harus melakukan intervensi untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal. “Kita minta kebijakan khusus untuk daerah tertinggal, tidak usah pakai pendekatan ekonomi, anggaplah itu investasi jangka panjang untuk pembangunan,” tambahnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengatakan, sulitnya pengentasan daerah tertinggal karena kebijakan yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah.“Pendekatan yang digunakan unsur pemerintah untuk percepatan daerah tertinggal tidak akan selesaikan masalah. Selama ini yang dilakukan hanya membagi-bagi uang negara saja, tidak ada yang bersifat pemberdayaan,”kata dia.

Adapun yang harus dilakukan, menurut dia, pemerintah harus mengembangkan program bertahap jangka panjang. Ini karena masalah kemiskinan di daerah tertinggal berbeda antara satu daerah dan daerah lain.“Di daerah tertinggal kemiskinan bukan budaya, tapi terpaksa karena tidak ada akses untuk lebih maju. Bisa juga karena alamnya yang tidak bersahabat. Misalnya di Papua, akses untuk bisa kaya itu tidak diberikan, infrastruktur tidak ada, untuk jual barangnya saja susah.

Ini berbeda dengan miskin di Jakarta,” ungkapnya. Dia mengatakan, untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal, pemerintah tidak bisa menyeragamkan kebijakan. Ini karena identifikasi dan penyebab kemiskinan itu berbeda antardaerah. “Kesulitannya adalah ketika hendak perjuangkan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal ternyata kebijakan daerah dan pusat berbeda. Daerah tidak bisa membangun daerahnya sendiri karena harus izin pusat dulu,” katanya. Pengamat Otonomi Daerah dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian PDT tidak punya kaki dan gigi untuk mengentaskan kemiskinan apalagi kemiskinan di daerah tertinggal.

“Salah satu kebijakan pemerintah yang keliru itu adalah tentang pemekaran daerah, pemekaran bukan membuat daerah semakin maju, melainkan semakin miskin,”ucapnya. Selain itu, dia mengatakan, sulitnya pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal juga karena tidak berhasilnya program otonomi daerah dan kinerja pemerintah daerah (pemda) yang belum memadai. “Contoh kasus di Jawa Timur walaupun menjadi kota metropolitannomorduasetelahJakarta, dalam waktu yang bersamaan Jawa Timur masih memiliki banyak kantongkantong kemiskinan,”katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagi empat klaster daerah secara nasional. Pembagian tersebut akan menentukan perlakuan terhadap masing-masing daerah. Empat klaster tersebut adalah daerah yang pemda dan masyarakatnya kaya; daerah yang pemdanya kaya, tapi masyarakatnya miskin; daerah yang pemda dan masyarakatnya miskin; dan yang pemdanya miskin,api masyarakatnya kaya. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Mardiasmo mengatakan, pada tiga klaster daerah terakhir, terutama yang pemda dan masyarakatnya miskin perlu dilakukan pembenahan.

Dia menyebutkan, penanganan terhadap klaster daerah itu antara lain meminta agar kementerian teknis mengalokasikan berbagai program dan kegiatan ke klaster daerah itu. “Pemda miskin dan masyarakat miskin,mereka harus gigit jari terus baik sebelum maupun setelah desentralisasi,”katanya. (bernadette lilia nova)http://www.seputar-indonesia.com

Saturday, February 7, 2009

Dari data statistik yang diperoleh Portal Cirebon menyebutkan hampir 90 % industri rotan di Tegal Wangi, Plumbon, Cirebon gulung tikar. Padahal dulunya di Tegal Wangi, Plumbon, Cirebon ini menjadi kiblat industri rotan nasional.

Ketika Portal Cirebon mempertanyakan perihal ini pada para pelaku bisnis ini, sebagian pengusaha rotan mengatakan, keadaan ini disebabkan oleh terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan (MENPERDAG) No 12/2005 yang isinya memberlakukan ekspor bahan baku rotan.

Turunnya produksi pun berpengaruh pada ekspor rotan Cirebon. Data Asosiasi Mebeuleur Indonesia (Asmindo) cabang Cirebon menunjukkan sebelumnya ekspor berbagai produk kerajinan Rotan Cirebon mencapai 3.500 Kontainer per bulan. Saat ini maksimalnya 500 kontainer per bulan.

Kondisi itu diiringi melonjaknya angka pengangguran di Plumbon dan sekitarnya. Lebih dari satu juta orang yang dulunya mengantungkan hidupnya pada industri rotan, saat ini menganggur.

Portal Cirebon hanya bisa berharap semoga industri ini kembali menggeliat hingga sekian juta masyarakat Cirebon yang mengandalkan periuk nasinya dari usaha kerajinan ini bisa kembali mengepul...

Semoga........
http://portalcirebon.blogspot.com

SURABAYA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur I berhasil mengamankan sebanyak 1,45 juta batang rokok ilegal. Selain tidak dilengkapi dokumen resmi, jutaan batang rokok yang dikirim secara terpisah itu juga tidak menggunakan pita cukai karena belum dibungkus (dikemas).

Menurut Kepala Sie Penindakan Bea Cukai Jatim, Bier B Kismulyanto, modus pengiriman rokok ilegal ini terbilang baru. Batang rokok itu dikirim secara terpisah. Diduga, batang rokok, kemasan atau etiket, dan slop atau karton dikirim terpisah dan baru akan dikemas di daerah tujuan. "Kota tujuan berbeda, tapi nama penerimanya sama, yakni Heru dengan alamat dari Surabaya ke Makassar. Sedangkan alamatnya tidak jelas,” katanya kepada wartawan, Kamis.

Menurut Kismulyanto, jika diasumsikan jutaan rokok itu dikemas dalam pak 16 batang, setidaknya ada 92.813 pak. Dengan jumlah itu, potensi kerugian negara dari nilai cukai jutaan rokok itu mencapai Rp 460 juta lebih.

Saat ini Bea Cukai jatim masih melakukan pendalaman mengenai pabrik pembuat rokok tersebut dan adanya keterkaitan antara pihak ekspedisi yang mengirimkan rokok. "Ekspedisi yang digunakan pelaku biasanya berpindah-pindah. Kali ini, jutaan rokok itu disita dari sebuah ekspedisi di Jl Semut, Surabaya," imbuhnya.

Redaksi - Reporter

Red:

siwi

Reporter:

ghufron

(mad/nrl)

Jakarta - Persaingan bisnis saat ini sangat kompetitif. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas. Pada kondisi seperti ini produk asing dapat dengan mudahnya bersaing dengan produk lokal.

Hal ini dikarenakan terdapatnya keunggulan dari nilai-nilai produk yang melekat pada produk asing tersebut. Nilai-nilai suatu produk terlihat dari faktor quality, cost, dan delivery. Produk yang memiliki keunggulan pada ketiga aspek tersebut akan memiliki daya serap konsumen yang sangat besar.

Secara umum jika melihat produk lokal saat ini maka dapat dilihat bahwa daya saing produk lokal masih cukup rendah (untuk beberapa sektor). Misalnya saja dari faktor harga yang masih kalah jika dibandingkan dengan produk-produk China. Atau dari faktor kualitas yang masih kalah jika dibandingkan dengan produk jepang.

Menyikapi hal tersebut perlu adanya upaya untuk membangun daya saing produk. Peningkatan daya saing ini dapat dilakukan dengan pembenahan sistem dalam pengembangan serta proses produksi dari produk yang bersangkutan dan pembenahan sistem ini pun harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi meliputi aspek-aspek eksternal perusahaan dan internal perusahaan.

Implementasi dari hal ini dapat terlihat dengan adanya pembentukan wilayah industri terpadu. Kawasan industri terpadu ini dapat digambarkan dengan pembentukan kelompok-kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri dan bekerja sama dalam perdagangan intra industri.

Dalam hal ini setiap wilayah tertentu memiliki fokus usaha tertentu yang disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya sehingga produk lokal yang dihasilkan memiliki tingkat pengerjaan yang cukup cepat serta kualitas yang cukup baik. Dengan catatan adanya pembinaan yang intens oleh instansi setempat.

Pemusatan wilayah produksi ini memudahkan perusahaan-perusahaan yang memiliki susunan struktur produk yang cukup kompleks karena perusahaan tersebut hanya perlu fokus dalam proses produksi pada core business-nya saja. Sedangkan untuk komponen pendukungnya dapat berasal dari kelompok-kelompok industri tersebut. Sehingga, dari hal ini perlu adanya pengelolaan rantai pasok (supply chain) yang baik.

Keuntungan dari sistem tersebut adalah kemampuan perusahaan untuk menjual produk dengan harga murah. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut dapat menekan biaya produksi dengan cara metode outsourcing untuk komponen-komponen pendukung sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak perlu melakukan kegiatan produksi untuk komponen pendukug tersebut.

Selain itu dengan cara ini kualitas yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dikarenakan perusahaan tersebut dapat fokus dalam komponen inti penyusun produk serta pada pengendalian kualitas produk secara keseluruhan. Di sisi lain proses pengerjaan produk pun menjadi lebih cepat. Sehingga, diharapkan nilai yang meliputi quality, cost, delivery dapat meningkat.

Untuk meningkatkan daya saing produk, selain mengelola dan mengembangkan sistem produk secara langsung, pemerintah juga perlu mengambil peranan dalam membuat regulasi yang terkait dengan penetrasi pasar. Mulai dari perizinan hingga pajak untuk barang-barang tertentu.

Hal ini perlu juga didukung oleh para pemimpin di pemerintahan untuk membuat arah pengembangan kebijakan industri. Dengan demikian memberikan akselerasi yang tinggi terhadap produktivitas serta kinerja dari perusahaan yang bersangkutan.

Budianto Ajie Nugroho
Jl Bukit Sastra 133 Ciumbuleuit Bandung
hikari_no_kagi@yahoo.com
+62856 125 2735

Penulis adalah Mahasiswa Teknik Industri ITB 2006.

Jakarta - Kalangan pengusaha mulai mengkhawatirkan lonjakan impor beberapa produk dari China dan aktif melakukan monitoring di lapangan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menuturkan meskipun secara fakta belum terlihat adanya lonjakan impor, kekhawatiran di sejumlah sektor mulai bermunculan. Menurut dia, kepanikan ini juga mulai menyebar di sejumlah sektor lainnya yang merasa kian terancam oleh kerja sama perdagangan Asean-China (ACFTA), kendati Bea dan Cukai berkilah bahwa produk impor yang masuk ke Tanah Air masih berada dalam batas kewajaran dan belum memperlihatkan gejala adanya lonjakan yang mengancam industri dalam negeri. "Kekhawatiran itu ada dan memang mulai tampak. Sejak Januari dan Februari, barang memang belum masuk secara besar-besaran karena umumnya barang yang beredar saat ini merupakan sisa barang impor sebelum ACFTA efektif pada 1 Januari. Maret ini sepertinya sudah melonjak dan kekhawatiran di kalangan industri tak terhindarkan," kata Sofjan kepada Bisnis, kemarin. Ade Sudrajat, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengungkapkan sejak Januari sampai Februari, produk impor dari China memang sudah membanjiri pasar dalam negeri. Hanya saja, lonjakan ini masih tidak begitu kelihatan. Senada dengan Sofjan, dia memperkirakan impor akan mulai membanjiri pasar domestik pada Maret. Namun, meskipun mengaku cukup khawatir, Ade menilai peningkatan jumlah impor yang akan terjadi tersebut, tetap bergantung pada daya beli masyarakat. "Perkiraannya Maret. Tapi mau banjirin bagaimanapun, kalau permintaan kita gak ada, saya rasa percuma juga," katanya. Dia mengakui tren lonjakan angka impor sebenarnya sudah mulai terlihat di pasaran, tak terbatas pada produk pakaian saja, tapi juga mencakup sejumlah produk lainnya, seperti mainan anak-anak dan alat-alat rumah tangga. Tidak lama Ketua Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) klaster paku dan kawat Ario Setiantoro yang dihubungi terpisah mengakui industri baja klaster paku sebenarnya tengah menikmati masa 'romantisme' dengan pasar domestik setelah sebelumnya merugi akibat membanjirnya produk paku impor dari luar negeri. Sayangnya hal itu tidak akan berlangsung lama sebab ancaman lonjakan impor sejumlah produk yang masuk dalam klaster paku dan kawat mulai terlihat. Seperti diketahui, pemerintah memang telah mengenakan bea masuk safeguard untuk produk paku, dan kemungkinan akan disusul oleh produk kawat yang hingga kini masih dalam tahapan penyelidikan. Pengenaan tindakan pengamanan tersebut dinilai efektif karena berhasil meningkatkan produksi sejumlah produsen paku di pasaran yang pada gilirannya ikut mengangkat harga paku domestik di pasaran dan di satu sisi menekan impor paku dari China. "Dulu 50% pasar domestik dikuasai produk impor. Sejak safeguard, harga paku sudah baik, produksi bisa kita genjot. Sayangnya ada ketakutan produk tersebut akan membanjir pada Maret dan prediksi kami akan banyak masuk," jelasnya. Secara khusus, Ario menyoroti produk China yang masih merembes ke pasar domestik meski sudah dikenai bea masuk safeguard hingga 145%. Impor dengan bea masuk tersebut, katanya, sulit dilakukan karena menyebabkan produk impor tersebut kesulitan bersaing. "Anehnya kok masih bisa masuk. Saya pikir ada indikasi impor borongan atau bahkan penyelundupan karena buktinya setelah safeguard, masih rembes juga. Dengan bea masuk 145%, tentu harga paku yang masuk jauh dua kali lipat dibandingkan dengan harga paku Indonesia. Ini tentu sulit kan?" (maria.benyamin @bisnis.co.id) Oleh Maria Y. Benyamin Bisnis Indonesia

Sumber: Bisnis Indonesia

JAKARTA (Pos Kota) – Agar suasana hubungan industrial di dalam negeri tetap kondusif dan mampu bertahan menghadapi perdagangan bebas Asean-China (ACFTA), Menakertrans Muhaimin Iskandar imbau pengusaha untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak.

Bahkan Muhaimin atas nama pemerintah minta pengusaha yang terlanjur melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk membatalkannya dan mempekerjakan kembali mereka yang sudah terkena PHK.

Dalam satu bulan terakhir, lanjutnya, terjadi PHK di sejumlah perusahaan skala besar, di antaranya PT Indosiar Visual Mandiri, PT PAL Indonesia, Koran Berita Kota, JICT (Jakarta International Container Terminal), Hotel Papandayan dan Hotel Grand Aquila.

Menakertrans mengimbau pengusaha untuk mengoreksi diri sebelum mengambil keputusan PHK terhadap karyawannya, termasuk untuk pekerja outsourcing (alih daya).

“Perusahaan yang belum terlanjur melakukan PHK dan belum membayar pesangon harus membatalkan rencananya dan mempekerjakan pekerjanya kembali,” ujarnya.

Sementara bagi perusahaan yang sudah melakukan PHK dan membayar pesangon, Kemenakertrans akan meninjau kembali keputusan tersebut, sesuai atau tidak dengan ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Data terakhir menyebutkan ada sekitar 1.290 orang pekerja terkena PHK, termasuk pekerja tetap dan outsourcing, seperti Koran Berita Kota melakukan PHK terhadap 144 karyawannya dan PT PAL Indonesia melakukan PHK pada sekitar 900 orang pekerjanya.

Muhaimin meminta juga kepada para pengusaha untuk melakukan kerja sama yang erat dengan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan agar hubungan industrial tetap kondusif dan siap dalam menghadapi ACFTA.

(tri/sir)

http://www.poskota.co.id

JAKARTA (Pos Kota)- Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan diserbu produk pertanian hasil rekayasa genetika (bioteknologi) asal China dan sejumlah negara berkembang lainnya seperti Vietnam, Pakistan dan Bangladesh. Pasalnya, saat ini mereka tengah mengembangkan jenis produk pertanian tersebut secara besar-besaran.

“Tahun 2009 saja China telah mengeluarkan sertifikat keamanan hayati (biosafety) untuk padi biotek tahan hama dan jagung pitase untuk mengantisipasi perkembangan tersebut,” kata Ketua Perhimpunan Bioteknologi Pertanian Indonesia (PBTI) Bambang Purwantara, Rabu (3/3).

Ini merupakan ancaman serius bagi produk pertanian Indonesia pasca perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) awal 2010.

Padi, menurut Bambang, merupakan tanaman pangan paling penting secara global karena memberi makan setengah dari seluruh umat manusia. Sedangkan jagung adalah tanaman pakan ternak paling penting di dunia.

Setelah pemberlakuan perdagangan bebas Asean-China maka produk bioteknologi China akan mudah masuk ke Indonesia yang berarti ancaman besar bagi pertanian Indonesia.

China hanyalah satu dari 16 negara berkembang yang menanam tanaman biotek pada 2009. Dan pertumbuhan areal tanaman biotek meningkat 13% atau 7 juta hektar lebih tinggi dibanding di negara-negara maju yang hanya 3 persen atau 2 juta hektar.
(faisal/sir)

http://www.poskota.co.id

Jakarta, (Analisa)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) akan menerapkan system peringatan dini untuk produk makanan yang diduga mengandung zat-zat resisten terhadap tubuh. Program yang mendapat dukungan asistensi dari Uni Eropa tersebut akan dimulai secara nasional kemudian terintegrasi dengan negara-negara ASEAN dan Uni Eropa.

Kepala Badan POM Drs. Kustantinah Apt, usai membuka seminar “Food Safety-How to ensure efficient food safety control” di Jakarta, Selasa mengungkapkan, peringatan dini secara online untuk mengawasi peredarn produk-produk makanan olehan terutama produk makanan industri perumahan yang kurang terkontrol.

“Ini untuk industri kanan rumah tangga seperti jajanan anak sekolah maupun makanan lain, karena kandungan zat-zat tambahan dalam produk makanan rumahan itu kurang terkontrol, sehingga perlu adanya peringatan secara dini. Kami juga melakukan pembinaan terhadap produk makanan industri rumah tangga,” ungkapnya.

Sementara untuk produk makanan dari pabrikan, Kutantiah mengatakan, sudah ada sistem pengawasannya, sehingga produk-produk tersebut terjamin keamanannya. “Produk-produk makanan dari pabruk besar sudah ada system pengawasannya. Kami melakukan cek setiap saat atas produk-produk itu dan tidak menemukan produk yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan,” ujarnya.

Untuk program tersebut, lanjut Kustantiah, pihaknya memperoleh bantuan dari Uni Eropa dalam bentuk asistensi. Dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan beberapa kasus berkaitan dengan keamanan makanan yang berdampak serius terhadap industri makanan internasional. Keamanan makanan adalah masalah global.

Dilaporkan terdapat 111 juta kasus keracunan makanan yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika Serikat setiap tahunnya dan sepertiga dari populasi terancam oleh penyakit yang disebabkan makanan per tahun.

Populasi dan potensi pertanian Indonesia yang besar menunjukkan bahwa salah satu wilayah yang terdapat penduduknya di dunia mampu menciptakan swasembada pangan dan produk-produk ekspor bernilai.

Namun demikian, mengelola sistem keamanan makanan merupakan pekerjaan yang tidak mudah di negara yang beragama seperti Idonesia. Uni Eropa dengan pasar internalnya yang mencapai 500 juta konsumen juga menghadapi tantangan yang sama.

Meskipun pemerintah berusaha mengenai berbagai resiko tersebut, peraturan keamanan makanan semamin rumit dan berskala global. Sebuah platform yang kredibel sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen dari resiko kesehatan dengan transparansi tinggi agar dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan makanan. Satu-satunya cara untuk bisa mencapai hal itu adalah adanya kerjasama antara swasta dan pemerintah. (try)
http://www.analisadaily.com

Senin, 01 Maret 2010, 16:16 WIB

Nasi Goreng Indonesia sangat digemari pengunjung pameran makanan internasional "Hungarian Expo Fair-Ground" yang merupakan acara tahunan di Budapest.

"Dengan tidak mengindahkan suhu udara yang masih dingin, pengunjung membanjiri pameran yang akan berlangsung dalam empat hari," ujar Sekretaris III Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Budapest Shinta Hapsari kepada koresponden ANTARA London, Senin (1/3/2010).

Dikatakannya Paviliun Indonesia yang diwakili KBRI dan Indonesian Trade Promotion Center Budapest menampilkan produk-produk makanan Indonesia seperti mie, air kelapa, teh dan kopi.

Menurut Shinta Hapsari, Nasi Goreng Indonesia yang dipromosikan ternyata sangat disukai pengunjung dan bahkan Dubes Mangasi Sihombing, sibuk membagi bagikan nasi goreng kepada tamu khusus.

Dikatakannya selain itu air kelapa dari Riau mendapatkan pujian dari banyak orang yang mencicipinya. Produk ini sebenarnya baru setahun ini masuk ke Hungaria dan di impor oleh Meyers Kft, pimpinan Kapas Sandor.

Kapas Sandor mengatakan beberapa container air kelapa dan santan akan segera masuk ke Hungaria.

Sementara perusahaan Vapisa Kft. yang dipimpin Kim Jae Hyun ikut ambil bagian di paviliun Indonesia dengan produk-produk impor dari Indonesia seperti wafer stick, Gum dan Kopiko.

Kin Jae Hyun yang bermukim selama 15 tahun di Indonesia dan sejak 3 tahun lalu membuka usaha di Hungaria berminat untuk mengimpor cerutu Indonesia seperti merk Adipati dan Ramayana yang diproduksi oleh PD Tarumartani di Yogyakarta.

Selain itu perusahan Teekanne Kft. pimpinan Peter Bezi yang ikut berpatisipasi dalam pavilion Indonesia dengan produk teh dalam berbagai kemasan, juga berminat menjalin kerjasama dengan perusahaan Italia mengimpor kopi dari Indonesia.

Kopi Luwak Indonesia yang dimuat dalam majalah KBRI Budapest mendapat perhatian dari pengimpor kopi termasuk Perrero Paola dari perusahaan Perrero Cafe SRL-Italia yang membuka pavilion sendiri.

"Saya tahu kopi luwak yang mahal ini," ujar Paola kepada Duta Besar Indonesia. "Tapi yang penting rasa dan harumnya," demikian Duta Besar Indonesia menjawab yang selanjutnya menjelaskan kopi luwak sudah masuk ke New York dan kota-kota di Eropa, termasuk Budapest. (Ness/Aab/Cha/At)
http://berita8.com

JAKARTA--MI: Pemeritnah merencanakan meluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi pada tahun 2012.

"Sistem ini akan mempengaruhi seberapa cepat, disiplin, reliabel dan menjadi suatu sistim interconected yang bagus serta suatu solusi terhadap proses penganggaran," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (3/2).

Sistem tersebut direncanakan akan diterapkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Anggaran untuk pertama kalinya. Penerapan tersebut akan berbentuk pemanfaatan pusat data (database) tunggal yang terintegrasi serta single entry system.
Menkeu mengharapkan sistem tersebut dapat membuat pemahaman, komitmen, kompetensi dan dedikasi yang sama agar membentuk suatu proses APBN yang dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"Mungkin secara konsep APBN bisa diterima namun dalam realita susah untuk diwujudkan karena dalam prakteknya kita harus menghadapi kepala-kepala yang tidak sama," ujarnya.

Sistem ini diterapkan dengan tujuan mempercepat dan mengurangi kesalahpahaman antar unit seperti yang selama ini terjadi. Menkeu menyebutkan, dengan adanya sumber data tunggal, diharapkan penerapan reformasi birokrasi bisa menjadi lancar. (RR/OL-7)
http://www.mediaindonesia.com

Jakarta, 3/3 (ANTARA) - Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah salah satu aktivitas terbesar yang pernah dikerjakan Kementerian Keuangan, dengan melibatkan instansi terbanyak, jaringan terluas, waktu terpanjang dan dana terbesar. SPAN yang kini tengah berada pada fase pembangunan - pasca persiapan yang meliputi penetapan kerangka hukum, tata kelola dan proses pengadaannya - diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2012.SPAN adalah sistem manajemen keuangan yang terintegrasi serta terotomasi secara penuh, mempunyai data base yang terpusat, memungkinkan perekaman data hanya sekali dan beroperasi dengan menggunakan business rules yang baku untuk semua proses serta analisis.SPAN akan mengintegrasikan fungsi-fungsi yang ada di dua unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam bentuk pemanfaatan database tunggal yang terintegrasi serta single entry system. SPAN dibangun dengan basis Enterprise Resource Planning (ERP) Oracle Solutions yang telah digunakan pada berbagai institusi publik di banyak negara.

Pada pertemuan yang mengupas pencapaian terkini dari pengembangan SPAN, turut diresmikan penggunaan logo, website dan newsletter SPAN. Website tersebut beralamatkan pada www.span.depkeu.go.id dan akan memuat informasi terkini pada proses pembangunan dan implementasi SPAN. Pembangunan SPAN sebagai sebuah proses transformasi menyentuh 3 (tiga) aspek perbaikan penting, yaitu: aspek proses bisnis, aspek teknologi informasi dan aspek perubahan mind set SDM pelaku serta organisasi yang efektif dan efisien. Pada aspek proses bisnis, terdapat delapan modul penyempurnaan proses bisnis pada SPAN, termasuk koneksitasnya dengan satuan kerja kementerian/lembaga. Kedelapan modul tersebut yaitu penyusunan anggaran, manajemen DIPA, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, penerimaan negara, manajemen kas, buku besar dan bagan akun standar serta pelaporan.

Pada aspek teknologi informasi, penggunaan database tunggal yang terintegrasi dan terotomasi, diharapkan akan mereduksi potensi permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan data yang digunakan. Akurasi, validitas dan kecepatan informasi adalah suatu kebutuhan nyata, baik bagi keperluan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Pengembangan sistem yang akan menempatkan unsur manusia sebagai subjek dari perubahan yang terjadi, diharapkan akan memperkuat mindset pelayanan pada tiap level jajaran pemerintah dan mendorong setiap unit yang terkait pengelolaan keuangan negara ke arah kolaborasi dan sinergi yang lebih kuat.

Selain pejabat Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian pilot project, turut hadir perwakilan dari Bank Dunia, Uni Eropa, IMF dan Australia Indonesia Partnership. Hadir juga delegasi dari tiga Kedutaan Besar negara sahabat di Indonesia, yaitu Belanda, Swiss dan Inggris Raya.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di: www.depkeu.go.id

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Harry Z. Soeratin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Keuangan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan antara Indonesia dan China masih defisit hingga saat ini.

Artinya, Indonesia lebih banyak mengimpor dari China ketimbang mengekspor barang ke negara tirai bambu tersebut. Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan pada Januari 2010, neraca perdagangan Indonesia-China tercatat masih defisit sebesar 366 juta dolar AS.

Pada Januari 2010, papar dia, ekspor Indonesia ke China menempati posisi kedua setelah Jepang dengan nilai ekspor 1,01 miliar dolar AS. Namun, impor nonmigas terbesar juga berasal dari China dengan nilai 1,41 miliar dolar AS. ’’Masih ada defisit perdagangan dengan China sebesar 366 juta dolar AS. Tapi defisitnya makin menipis,’’ cetus Rusman.

Terkait dengan kesepkatan perdagangan bebas dengan Asean-China atau Asean China Free Trade Agreement, Rusman belum berani memastikan dampaknya. Termasuk apakah ACFTA menjadi penyebab defisit perdagangan Asean-China makin mengecil.

’’Sekarang memang defisitnya makin mengecil tapi saya ngga berani katakan itu pengaruh free trade karena ini baru Februari, sedangkan ACFTA berlaku baru Januari. Mungkin ini kebetulan saja.’’
Struktur Ekspor Rusman menambahkan struktur ekspor Indonesia dinilai masih lemah karena hanya didominasi sektor sumber daya alam. Meskipun, ekspor Indonesia tidak jatuh terlalu dalam saat krisis global lalu.
Rusman Heriawan menyatakan memang ada masalah struktural dalam kinerja ekspor Indonesia.

Menurutnya, ekspor Indonesia memang terselamatkan terbukti dengan pertumbuhan minus hanya 15%, dan minus 10% untuk ekspor migas.

’’Tapi strukturnya memang masih ada masalah dan akan melemahkan ekspor kalau ekspor masih berbasis sumber daya alam dan belum diproses lebih lanjut,’’ kata Rusman. Dia menilai, tren kinerja ekspor selama ini masih didominasi produk-produk SDA seperti CPO (minyak sawit), batubara, dan produk-produk pertambangan lainnya.

Karenanya, kata dia, barang-barang ekspor yang belum mempunyai nilai tambah tersebut bisa labil.

’’Apalagi ketika ada subsitusi barang-barang seperti itu. Selama itu masih dibutuhkan ya tidak ada masalah. Tapi ke depan harus memperkuat struktur ekspor pada produk-produk yang sudah diproses lebih lanjut,’’ saran Rusman.

Sementara, Januari 2010 ekspor menurun dibanding Desember 2009. Rusman memaparkan, ekspor Januari 2010 tercatat turun 13,29% dibanding Desember 2009.

Nilai ekspor Januari mencapai 11,57 miliar dolar AS. ’’Walaupun masih di atas 10 miliar dolar AS tapi lebih rendah dibanding ekspor Desember 2009, yang masih jadi ekspor tertinggi,’’ jelas Rusman. (J10-59)
http://suaramerdeka.com

Ribuan petani tembakau berencana menggelar aksi demo ke beberapa lembaga penting di Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan. Aksi ini merupakan kali kesekian dari para petani karena mereka merasa akan kehilangan sumber penghasilan yang telah digeluti puluhan tahun. Mereka tentu kebingungan karena komoditi lain belum tentu menjanjikan.

Keadaan itu memang sebuah dilema. Di satu sisi industri rokok telah memberikan sumbangan besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan cukai, tetapi di sisi lain kesehatan masyarakat juga harus ditingkatkan. Sudah cukup banyak bukti, bahwa merokok sangat menganggu kesehatan. Tidak sedikit di antara perokok menderita gangguan paru-paru, bahkan mengidap kanker. Tetapi fakta juga menunjukkan, ribuan petani sangat bergantung pada komoditi ini. Maka, wajar saja mereka menolak RPP itu tanpa syarat.

Masih adakah jalan kompromi yang bisa ditempuh ? Mungkin saja. Desakan dari berbagai pihak yang meminta agar tembakau termasuk zat adiktif yang menganggu kesehatan tak bisa dipungkiri. Faktanya memang seperti itu. Tetapi, mungkinkah RPP itu ditunda dulu agar para petani mempunyai waktu yang cukup untuk mengalihkan ke komoditi yang lain. Setidaknya telah diketahui, para petani sudah sekian lama akrab dengan budi daya tembakau. Mereka telah hafal benar tata cara produksi, sehingga tidak mudah mengalihkan.
Di sisi lain pemerintah sendiri tampaknya juga tidak siap untuk ”membawa” petani tembakau beralih ke komoditi lain. Rasanya pemerintah belum berbuat banyak untuk program pengalihan perhatian komoditi, meski sebagian dari cukai telah didistribusikan kembali ke daerah. Dana cukai ini telah terlalu cukup untuk dengan segera mengalihkan minat petani dari tembakau. Apalagi fakta-fakta di daerah juga terungkap, penggunaan dana cukai tersebut belum terarah benar. Dengan penundaan RPP diharapkan petani punya waktu cukup menyesuaikan diri.

Sangat perlu diteliti tanaman apa yang cocok, selain tembakau untuk daerah seperti Temanggung, Klaten, Boyolali dan Magelang. Mungkinkah para petani itu beralih ke komoditi kopi misalnya. Tetapi, kita juga mesti tahu bahwa kopi termasuk tanaman tahunan yang tidak bisa langsung berbuah dan dipanen dalam kurun satu dua tahun sejak ditanam. Sementara itu, tembakau yang berumur hanya beberapa bulan, dan budi dayanya tidak terlalu sulit, dengan cepat bisa menghasilkan uang. Ini sekadar contoh untuk membandingkan dua jenis komoditi itu.

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten perlu rasanya untuk duduk bersama mendiskusikan jalan keluar yang paling baik. Jangan sampai terjadi, pemerintah pusat membuat peraturan tetapi justru daerah yang selalu menderita karena terimbas dampak negatifnya. Pemerintah kabupatenlah yang selama ini berada dalam kesulitan karena ketidakmampuan menyediakan lapangan kerja seandainya para petani tembakau itu ”menganggur”. Bagaimana juga dengan ribuan karyawan yang sudah bertahun-tahun hidup dari industri rokok ?
http://suaramerdeka.com